Jakarta(kompassindonesia.my.id) – Partai Golkar menilai kritik yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai hal yang tidak tepat.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyatakan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah tersebut telah dikeluarkan jauh sebelum Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM. Oleh karena itu, ia menilai kritik terhadap Bahlil salah sasaran.
“Itu kritikan salah sasaran. Tambang itu sudah mendapatkan izin jauh hari sebelum Menteri Bahlil menjabat sebagai menteri,” ujar Sarmuji saat dihubungi pada Minggu (8/6).
Menurut Sarmuji, justru Bahlil menunjukkan kepedulian dan tindakan tegas dengan menghentikan sementara aktivitas pertambangan sambil melakukan evaluasi menyeluruh. Ia juga menyebut Bahlil sebagai satu-satunya menteri yang turun langsung ke lokasi tambang di Pulau Gag, Raja Ampat.
“Justru begitu ada masalah, Menteri ESDM langsung menghentikan sementara sembari melakukan evaluasi. Bahkan dia satu-satunya menteri yang turun langsung, padahal masalah ini sebenarnya lintas kementerian,” tegasnya.
Sarmuji juga menduga gelombang kritik yang muncul berasal dari pihak-pihak yang dirugikan oleh kebijakan Bahlil, seperti pencabutan izin tambang yang tidak aktif serta upaya peningkatan lifting migas yang dinilai bisa mengurangi impor.
“Bisa jadi ini serangan balik pihak yang dirugikan oleh kebijakan menteri yang pro rakyat seperti pencabutan IUP yang ditelantarkan dan peningkatan lifting migas yang mengancam mengganggu impor,” ujarnya.
Sebelumnya, Bahlil mendapat kritik tajam dari warganet dan aktivis lingkungan setelah munculnya laporan kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel di Raja Ampat. Aksi demonstrasi juga terjadi di Bandara Domine Eduard Osok, Sorong, saat Bahlil tiba di Papua Barat Daya, di mana salah satu aktivis menyebutnya sebagai “penipu” karena tak menemui massa aksi.
